
Kementerian Hak Asasi Manusia Canangkan Zona Integritas sebagai Wujud Komitmen Antikorupsi
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) resmi mencanangkan pembangunan zona integritas sebagai bagian dari upaya menciptakan budaya kerja yang bebas dari Antikorupsi. Langkah ini diambil dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Menteri HAM, Natalius Pigai, menegaskan bahwa pencanangan zona integritas ini menjadi fondasi penting bagi Kementerian HAM dalam menjalankan tugas pemerintahan secara bersih, transparan, dan berwibawa.
“Zona integritas adalah titik awal bagi kami untuk membangun sistem kerja yang lebih baik, tidak hanya dalam lingkungan internal Kementerian Hak Asasi Manusia, tetapi juga dalam hubungan kerja dengan instansi lain,” ujar Natalius Pigai dalam acara pencanangan zona integritas di Jakarta, Jumat (12/10). Ia menambahkan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen Kementerian HAM dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi yang digalakkan oleh pemerintah.
Kementerian Hak Asasi Manusia Membangun Budaya Kerja yang Bersih dan Transparan
Pencanangan zona integritas ini tidak hanya sekadar simbolis, tetapi juga diikuti dengan serangkaian program konkret untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan transparan. Salah satunya adalah dengan menerapkan sistem pengawasan internal yang lebih ketat dan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pegawai. “Kami ingin memastikan bahwa setiap proses kerja di Kementerian Hak Asasi Manusia dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan integritas,” jelas Pigai.
Selain itu, Kementerian HAM juga akan mengadakan pelatihan dan sosialisasi secara berkala kepada seluruh pegawai mengenai pentingnya nilai-nilai antikorupsi dalam pelayanan publik. “Kami berharap, dengan pemahaman yang baik, setiap pegawai dapat menjadi agen perubahan dalam menciptakan budaya kerja yang bebas dari korupsi,” tambahnya.
Kolaborasi dengan Instansi Lain
Natalius Pigai menekankan bahwa menciptakan zona integritas tidak hanya di lingkungan Kementerian HAM, tetapi juga melibatkan kolaborasi dengan instansi lain.
“Kami akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk KPK dan Ombudsman, demi memastikan bahwa program ini berjalan dengan efektif,” ujarnya.
Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di tingkat nasional. “Kami ingin menunjukkan bahwa Kementerian HAM serius dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi dan menjadi contoh bagi instansi lainnya,” tegas slot legal.
Target Menjadi Wilayah Bebas Korupsi
Target utama pencanangan zona integritas ini adalah menjadikan Kementerian HAM sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
Pigai menjelaskan bahwa demi mencapai target tersebut, Kementerian HAM telah menetapkan berbagai indikator kinerja yang wajib dipenuhi setiap unit kerja.
“Kami telah menetapkan standar yang jelas untuk mengukur sejauh mana program ini berhasil. Setiap unit kerja akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria WBK dan WBBM,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa evaluasi ini akan dilakukan secara transparan dan melibatkan pihak independen untuk memastikan objektivitas.
Dukungan dari Berbagai Pihak
Pencanangan zona integritas oleh Kementerian HAM mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan lembaga antikorupsi. Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S. Langkun, menyambut baik langkah ini dan berharap dapat diikuti oleh instansi pemerintah lainnya.
“Kami mengapresiasi komitmen Kementerian HAM dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan transparan. Ini adalah langkah positif yang patut dicontoh oleh instansi lain,” ujar Tama. Ia juga menekankan pentingnya konsistensi dalam menjalankan program ini agar dapat memberikan dampak yang signifikan dalam pemberantasan korupsi.
Harapan untuk Masa Depan
Natalius Pigai berharap, dengan pencanangan zona integritas ini, Kementerian HAM dapat menjadi pelopor dalam menciptakan budaya kerja yang bebas dari korupsi. “Kami ingin membuktikan bahwa birokrasi yang bersih dan melayani bukanlah hal yang mustahil. Ini adalah langkah awal menuju perubahan yang lebih besar,” ujarnya.
Kami yakin, melalui kerja sama solid dan komitmen kuat, kita bisa menciptakan lingkungan kerja lebih baik serta pelayanan optimal bagi masyarakat.
Dengan langkah konkret ini, Kementerian HAM menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemberantasan korupsi serta menciptakan birokrasi bersih, transparan, dan akuntabel.
Pencanangan zona integritas diharapkan menjadi inspirasi bagi instansi pemerintah lainnya untuk turut serta membangun Indonesia yang transparan serta bebas korupsi.