Muhaimin Iskandar: Kepala Daerah Harus Serius dalam Menjalankan Kebijakan

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa kepala daerah tidak boleh bermain-main dalam menjalankan kebijakan. Pernyataan ini disampaikan usai menghadiri penutupan retret kepala daerah dan wakilnya di kompleks Akademi Militer Magelang, Jumat lalu. Muhaimin mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya keseriusan dan integritas dalam pelaksanaan tugas para pemimpin daerah.

“Semua kepala daerah harus bekerja dengan serius dan bebas dari praktik korupsi. Ini adalah tanggung jawab besar yang tidak boleh dianggap enteng,” tegas Muhaimin Iskandar . Retret yang dihadiri oleh gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dari seluruh Indonesia ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan komitmen dalam menjalankan program-program pemerintah pusat di tingkat daerah.

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus kepada seluruh peserta retret. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. “Kepala daerah adalah ujung tombak dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Mereka harus memastikan setiap kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Muhaimin mengulang pesan Presiden.

Retret ini juga menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja kepala daerah selama ini. Muhaimin menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi, seperti ketimpangan pembangunan antarwilayah, penanganan kemiskinan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa kepala daerah harus mampu berpikir kreatif dan inovatif dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. “Tidak ada ruang untuk bermain-main atau mengambil jalan pintas. Setiap kebijakan harus dirancang dan diimplementasikan dengan baik,” tambah rans4d.

Selain itu, Muhaimin juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.

Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) harus dihindari agar pembangunan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. “Masyarakat menaruh harapan besar pada para pemimpin daerah. Jangan sampai kepercayaan ini dikhianati dengan tindakan yang merugikan negara dan rakyat,” tegasnya.

Retret ini diharapkan dapat menjadi titik awal bagi para kepala daerah untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan sinergi dengan pemerintah pusat. Muhaimin menegaskan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat akan terus memantau dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. “Kami siap membantu, tetapi kepala daerah juga harus menunjukkan komitmen dan kerja keras mereka,” ujarnya.

Dengan arahan dan motivasi yang diberikan dalam retret ini, diharapkan para kepala daerah dapat kembali ke wilayah masing-masing dengan semangat baru. Mereka diharapkan mampu menjalankan tugas dengan lebih baik, memastikan setiap kebijakan yang diterapkan benar-benar membawa dampak positif bagi masyarakat. “Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera,” pungkas Muhaimin.